Pemerintah Daerah Jadi Garda Terdepan Cegah Berita Hoaks Pemilu 2024, Ini Langkah di Berbagai Daerah

JAKARTA, (SindikasiIndonesia.id) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah membentuk satgas anti hoaks selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Satgas ini dibentuk untuk mencegah beredar luasnya berita hoaks saat pemilu berlangsung, yang bisa mengakibatkan disintegrasi masyarakat.

Meski pemerintah pusat telah membentuk satgas anti hoaks pemilu 2024, peran pemerintah daerah menjadi sangat sentral karena menjadi garda terdepan yang langsung berinteraksi ke masyarakat secara langsung.

Seperti halnya yang dilakukan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengag, untuk menangkal isu hoaks ditahun politik 2024, pemerintah daerah dan bawaslu membentuk Relawan Patroli Cyber (RPC) di Kabupaten Brebes.

Hal ini membuktikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dari yang paling bawah hingga pemerintah pusat maupun daerah komitmen menangkal isu-isu hoaks yang beredar saat pemilu 20 24.

Relawan Patroli Cyber (RPC) ini nantinya bertugas untuk mengawasi konten-konten informasi di dunia maya (internet) seperti halnya informasi kebohongan, ujaran kebencian, serta unsur-unsur berita yang bersifat SARA.

“Relawan ini bertugas melakukan pengawasan konten internet seperti konten hoax atau berita-berita palsu, ujaran kebencian dan politisasi suku, agama, ras dan agama (Sara),” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes Trio Pahlevi melalui Komisioner Bawaslu lainnya Rudi Raharjo, awal Desember 2023 lalu.

Perlu diketahui juga bahwa pembentukan Relawan Patroli Cyber ini, tergabung dari berbagai unsur masyarakat dan beragam lapisan usia.

Rudi menegaskan, hal ini dilakukan lantaran dominasi pemilik hak suara pada pemilu 2024 ini merupakan anak muda, atau generasi Z, dimana mereka harus diberi pemahaman yang benar dan dilibatkan disetiap sosialisasi tentang pemilu dan gerakan anti hoaks.

“Kegiatan ini mengikutsertakan kaum muda yang tergolong sebagai Generasi Z agar, Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang merupakan program Bawaslu RI bisa tercapai,” jelas Rudi dilansir dari web dinkominfotik kab.Brebes.

Kita mengetahui bersama bahwa, saat ini, Generasi Z yang paling dekat dengan dunia internet, baik media sosial ataupun platform lainnya.

Diakui Rudi, bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu saat ini juga tak hanya terjadi didunia nyata, namun dunia digital atau dunia internetpun menjadi salah penyumbang pelanggar terbanyak.

Maka dari itu, perlu pengawasan yang masiv tentang isu hoaks saat ini yang berkembang dimasyarakat kita dengan sangat cepat.

“Perlu dipahami bahwa potensi pelanggaran Pemilu Tahun 2024 ini bukan hanya terjadi di dunia nyata, namun di dunia maya maupun dunia digital pun sangat berpotensi adanya pelanggaran,

Misalnya saja informasi hoax, politisasi SARA, ujaran kebencian dan kampanye hitam melalui dunia maya. Maka inilah salah satu dasar kita melaksanakan kegiatan hari ini.

Sementara itu di Provinsi Jawa Barat, Ketua Jawa Barat Sapu Bersih Hoaks (Jabar Saber Hoaks) Alfianto Yustinova menyampaikan apresiasinya dalam agenda IKP Fest 2023 Diskusi Bekasi Berani Lawan Hoaks Pemilu 2024 yang digelar Diskominfosantik Kabupaten Bekasi di hotel Holiday Inn, Jababeka akhir November lalu.

Menurut Alfianto, acara IKP Fest ini dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari hoaks.

“Jadi menurut saya acara ini bisa mengedukasi masyarakat, agar lebih kritis dalam menerima informasi dan bermedia sosial,” terangnya usai menjadi narasumber dalam acara tersebut.

Dia memberikan tips bagi Kabupaten Bekasi yang sudah membentuk Unit Saber Hoaks Bekasi agar selalu kritis dan skeptis (ragu) atas informasi yang sampai di media sosial yang memerlukan verifikasi. Hal ini sejalan dengan era tsunami informasi yang terus terjadi.

“Informasi-informasi baru bermunculan, jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih dan memilah informasi yang kita terima, seperti itu,” sambungnya.

Dia menekankan kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi yang aktif berselancar di media sosial untuk tidak lupa menyaring setiap informasi. Masyarakat bisa juga menanyakan langsung ke Unit Bekasi Saber Hoaks maupun Jabar Saber Hoaks agar bisa langsung mengklarifikasi isu hoaks.

“Kami membentuk Unit di 27 Kabupaten/Kota tujuannya untuk mempercepat klarifikasi isu hoaks yang sifatnya kedaerahan,” tuturnya.

Mengenai tata cara pelaporan ke Jabar Saber Hoaks tambahnya, bisa melalui Instagram Jabar Saber Hoaks ataupun layanan whatsappnya.

“Kalau di Jabar Saber Hoaks bisa melalui WA di 082118670700. Apalagi saat ini menjelang Pemilu 2024 , jika ada berita hoaks soal Pemilu 2024 bisa kita telusuri dan jika terbukti ada masyarakat yang menyebarkan bisa dilaporkan ke penegak hukum, ” paparnya.