Ujung Tombak Pengawasan, Panwascam Depok Minta PTPS Tetap Waspada Tungsura Menjadi Tahapan Paling Kritis
CIREBON, (SindikasiIndonesia.id).- Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah dilantik secara serentak di seluruh Indonesia oleh Panwaslu Kecamatan pada 22 Januari 2024.
Pengawas TPS memiliki peran yang sangat penting karena menjadi ujung tombak pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kelancaran dan keabsahan proses pemungutan suara.
Pada Pemilu 2024, tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Tungsura) dianggap sebagai fase krusial. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Depok, Kabupaten Cirebon, menyoroti pentingnya kewaspadaan Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) selama tahapan ini.
Dalam konferensi pers pada Senin (12/2/2024), Ketua Panwascam Depok, Dede Kurniawan, menyatakan bahwa tahapan pungut-hitung (tungsura) merupakan momen paling krusial sebelum hasil pemilu ditetapkan. Ia menekankan perlunya pemahaman bersama dalam pencegahan pelanggaran serta penanganan pelanggaran yang efektif.
Dede Kurniawan menekankan, “Identifikasi kerawanan perlu segera dilakukan untuk efektif dalam pencegahan. PTPS harus mendapatkan informasi, bimbingan, dan respon yang memadai terhadap situasi di lapangan.”
Menyinggung tanggung jawab berat PTPS, Dekur juga menyoroti pentingnya koordinasi aktif antara petugas KPU (KPPS) dengan PTPS, Pengawas TPS (PTPS), Pengawas Desa/Kelurahan (PKD), dan Panwascam. Ia menegaskan perlunya menyelesaikan masalah hingga tingkat KPPS tanpa menunggu waktu lebih lama di tingkat kecamatan.
“Diperlukan koordinasi aktif antara petugas KPU (KPPS) dengan PTPS. Selesaikan masalah rekapitulasi, bahkan jika perlu hingga larut malam, asalkan tuntas di tingkat KPPS,” ungkapnya.
Dekur menambahkan, “Jangan sampai menunggu atau menambah waktu penghitungan terlalu lama di tingkat kecamatan. Hal ini bisa melelahkan, terutama saat membuka kotak dan plano.”
Dalam upayanya menangani masalah, Bawaslu telah menginstruksikan pengawas pemilu untuk menyelesaikan permasalahan pada tingkatannya masing-masing. Dekur berharap masalah dapat diselesaikan di tingkat kecamatan apabila sudah lolos di tingkat TPS.
Dekur meyakini bahwa komunikasi yang baik dapat menyelesaikan semua persoalan. Jika ada pengawas pemilu yang melanggar tugasnya, ia mengajak untuk melaporkan ke Bawaslu. “Kami akan mengevaluasi monitoring. Mari selesaikan masalah di tingkat masing-masing dengan tertib administrasi,” tambahnya. (Arif/CIBA)
