WONOSOBO.-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) teken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu, (3/5).
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai upaya memperkokoh ideologi Pancasila dalam pembentukan kebijakan (Peraturan Daerah) khususnya di Kabupaten Wonosobo.
Kepala BPIP Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menegaskan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum harus diterapkan dalam setiap peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap dengan adanya MoU ini produk-produk kebijakan yang dikeluarkan DPRD Wonosobo mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila,” demikian kata Yudian.
Nilai-nilai Pancasila dalam konteks bekerja sebagai anggota DPRD harus diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) fungsi utamanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Peraturan yang disusun harus mencerminkan nilai Pancasila, termasuk pembahasan dan persetujuan anggaran dijalankan dengan penuh integritas dan akuntabilitas” paparnya.
Dirinya juga berharap, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam lingkungan keluarga, kantor dan masyarakat secara simultan, efektif, dan berkelanjutan.
“Bapak ibu tentu harapan masyarakat kepada kita sangat tinggi. Tingginya ekspektasi ini mesti kita tunaikan dengan penyaluran aspirasi secara baik”, harapnya.
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Ir. Prakoso, M.M mengatakan kerja sama ini merupakan langkah awal untuk terus memperkokoh Ideologi Pancasila sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“DPRD memiliki peran krusial sebagai mitra strategis dalam memperkuat Pancasila di tingkat Daerah”, ucapnya.
Ia juga mengakui DPRD sebagai representasi rakyat. DPRD berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan, pengawasan, dan pembinaan.
“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa melakukan aksi nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang sistematis, masif dan berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045”, tutupnya.
Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo Heru Wibowo mengatakan kerja sama ini merupakan momentum bersejarah bagi Wonosobo untuk menjadi contoh daerah yang mengintegrasikan Pancasila dalam setiap aspek pembangunan, khususnya melalui produk hukum daerah.
“Kolaborasi antara BPIP dengan DPRD Kabupaten Wonosobo ini diharapkan dapat memperkuat peran DPRD dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui tugas dan fungsi yang diemban”, harapnya.
Dengan ditandatanganinya kerja sama ini, BPIP dan DPRD Wonosobo berkomitmen untuk bersinergi membangun Indonesia yang berkarakter Pancasila dari tingkat daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kepada BPIP karena sudah bekerja keras dalam mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila termasuk ke Kabupaten Wonosobo” tutupnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPIP dan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. (Arif/CIBA)
